Politisasi Energi Memantik Api Ditengah Ironi Barcode dan Dua harga BBM
SURABAYA | DetikExpost.com – Kebijakan energi nasional, khususnya yang menyangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), kembali menunjukkan wajah aslinya yang paradoksal dan sarat muatan politis. Di saat harga minyak mentah dunia menunjukkan tren fluktuatif, langit-langit harga BBM non-subsidi di Indonesia justru meroket ke tingkat yang semakin menekan daya beli. Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax Turbo sebesar Rp5.600 menjadi Rp19.400 per liter, sementara Pertamina Dex dan Dexlite melonjak masing-masing sebesar Rp9.400 menjadi Rp23.900 dan Rp23.600 per liter.
Stabilitas harga BBM bersubsidi di satu sisi semestinya menjadi kabar baik, tetapi justru melahirkan aroma ketidakberesan sistemik yang menusuk nalar publik. Disparitas harga yang semakin menganga antara BBM non-subsidi yang dijual di kisaran Rp31.000 per liter dengan BBM subsidi yang hanya Rp6.800 per liter telah menciptakan godaan ekonomi yang terlalu besar untuk dilawan. Motif inilah yang memunculkan para mafia energi untuk meraup keuntungan ilegal dalam jumlah fantastis.
Sistem barcode Pertamina yang digadang-gadang sebagai solusi distribusi tepat sasaran kini justru menjadi mesin birokrasi baru yang menyandera mobilitas masyarakat. Pada awal April 2026, ribuan pengguna mengeluhkan QR Code BBM subsidi yang tiba-tiba tidak dapat digunakan tanpa pemberitahuan yang memadai. Publik dipaksa menunggu hingga 14 hari kerja untuk proses verifikasi pendaftaran ulang, sementara satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membeli BBM non-subsidi dengan selisih harga Rp7.400 per liter lebih mahal.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah temuan adanya kendaraan yang barcode subsidinya sudah aktif bahkan sebelum pemilik sah menerima STNK secara fisik. Kasus di Surabaya menunjukkan sebuah Toyota Calya yang STNK-nya baru terbit pada 9 Maret 2026 ternyata sudah terdaftar dalam sistem barcode BBM subsidi oleh pihak lain. Ini adalah bukti nyata kebocoran data yang membuka celah penyelewengan terstruktur.
Inilah ironi paling menyakitkan dari kebijakan subsidi tepat sasaran: masyarakat yang berhak justru menjadi korban dari ketidakbecusan birokrasi digital. Proses pengurusan barcode Pertamina menjadi mimpi buruk ketika sistem verifikasi menolak data kendaraan hanya karena ketidakcocokan redaksional antara yang tertera di STNK dan basis data perpajakan.
Perbedaan penulisan alamat, nama, atau spesifikasi kendaraan yang tidak sepenuhnya identik – misalnya “Jalan” versus “Jl.”, atau perbedaan pencantuman kode wilayah – sudah cukup untuk membuat sistem secara otomatis menolak pengajuan barcode. Padahal, di mata hukum, kendaraan tersebut sah dan pemiliknya telah memenuhi kewajiban pajak. Ketidakselarasan antara E-system Korlantas dengan E-system Pertamina membuat masyarakat terperangkap dalam lingkaran absurd: satu instansi menyatakan data sah, instansi lain menolaknya mentah-mentah.
Akibatnya, penerima manfaat yang sah harus terpingpong antara retail Pertamina dan kantor samsat, membawa setumpuk dokumen fisik untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya bisa diverifikasi secara digital. Persoalan yang tampak sepele ini memiliki dampak serius: pemilik kendaraan yang STNK dan pajaknya sah justru tidak dapat menikmati hak subsidinya, sementara oknum-oknum tertentu leluasa mempermainkan data untuk mengakses BBM subsidi secara ilegal.
Pembatasan kuota barcode bagi kendaraan umum dan angkutan logistik menjadi biang keladi melonjaknya biaya operasional. Klub Logistik Indonesia (Logindo) melaporkan bahwa selama satu pekan terakhir, ribuan armada truk kesulitan mengisi solar akibat sistem barcode yang error. Gangguan ini mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan kerugian finansial yang signifikan bagi para pengusaha truk.
Biaya transportasi tercatat menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi. Ketika BBM langka dan biaya angkut merangkak naik, hukum ekonomi bergerak linear: harga barang pasti ikut meroket. Di Samarinda, pemerintah kota mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, dari tomat hingga ikan tongkol. Di Kukar, agen LPG mulai mengajukan penyesuaian harga akibat beban distribusi yang meningkat. Ini bukan lagi soal distribusi energi, melainkan soal rantai pasok kebutuhan pokok yang terancam putus, 330 Tersangka dan Kerugian Rp243 Miliar dalam 13 Hari
Skala penyelewengan BBM subsidi di Indonesia telah mencapai level yang mengkhawatirkan sekaligus memalukan. Bareskrim Polri dalam operasi dua pekan saja (7-21 April 2026) berhasil mengamankan 330 tersangka dari 223 lokasi berbeda. Barang bukti yang disita mencapai 403 ribu liter solar, 58 ribu liter Pertalite, belasan ribu tabung gas LPG, dan 161 unit truk.
Kerugian negara dari operasi dua pekan tersebut mencapai Rp243 miliar. Secara kumulatif, sepanjang 2025 hingga April 2026, tercatat 755 laporan polisi dengan total kerugian negara yang menembus angka Rp1,2 triliun. Sepanjang periode yang sama, Pertamina menjatuhkan sanksi kepada 136 SPBU dan 237 agen elpiji nakal yang terbukti melanggar aturan distribusi. Angka-angka ini mengonfirmasi bahwa penyelewengan subsidi bukanlah kasus kecil, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan jaringan mafia terorganisir.
Situasi ini adalah bara dalam sekam. Di Samarinda, Kalimantan Timur, akumulasi kekecewaan publik sudah mulai meletup menjadi gerakan demonstratif. Ini bukan sekadar keluhan harga, melainkan bibit gerakan politis yang berpotensi menjalar. Jika pemerintah tidak segera meredam dengan langkah korektif yang serius, bukan tidak mungkin gelombang unjuk rasa akan merembet secara nasional. Sejarah membuktikan, kebijakan energi yang gagal menyentuh rasa keadilan selalu menjadi pemicu instabilitas yang lebih besar.
Momentum politis ini harus disikapi dengan kewaspadaan ekstra oleh para pemangku kepentingan dan aparat intelijen. Disparitas harga BBM tidak lagi sekadar masalah ekonomi, tetapi sudah menjadi bom waktu politik yang matang. Situasi ini kian rentan diperkeruh oleh opini liar dan hoaks di media online yang siap membakar emosi massa.
Jalan Keluar: Tidak Cukup Hanya Represif
Agar situasi tetap kondusif, negara tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Polri telah menggandeng PPATK untuk menelusuri aset para mafia BBM dan LPG subsidi, menjerat mereka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini langkah yang patut diapresiasi, namun tidak cukup. Ada pekerjaan rumah fundamental yang harus segera dibenahi:
Pertama, segera selaraskan sistem digital antara Pertamina, Korlantas, dan Samsat. Ketidakcocokan data tidak boleh lagi menjadi alasan yang menghalangi rakyat kecil mengakses hak subsidinya.
Kedua, sederhanakan mekanisme pengurusan barcode, termasuk mempercepat masa verifikasi yang saat ini memakan waktu hingga 14 hari kerja. Pastikan masa berlaku barcode diatur secara masuk akal agar tidak menjadi alat pemerasan terselubung.
Ketiga, perketat pengawasan distribusi dan beri sanksi tegas terhadap SPBU serta agen yang terbukti terlibat dalam penyelewengan. Pertamina harus berani mencabut izin mitra yang terbukti melakukan pelanggaran.
Keempat, jaga stabilitas harga dan distribusi LPG 3 kg yang menyangkut hajat hidup pelaku UMKM dan rumah tangga. Jangan sampai kelangkaan LPG menambah daftar panjang penderitaan rakyat kecil.
Stabilitas nasional tidak bisa dikorbankan hanya karena ego sektoral dalam tata kelola migas. Jangan sampai masyarakat terbakar oleh api ketidakadilan yang kita ciptakan sendiri di SPBU-SPBU negeri ini. Semoga keamanan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, tidak digadaikan oleh opini maupun disinformasi yang lahir dari kebijakan yang tidak berpihak.
—
Rudy Tan
Ketua DPD LPRI (Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia)
Pos terkait
Hot News
Breaking News
Tidak ada komentar