Jawa Timur Peringkat III Kasus Penipuan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat memaparkan 347 laporan penipuan keuangan digital berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. (foto: OJK)

SURABAYA, DetikExpost.com  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat laporan yang mengejutkan. Mereka mencatat sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan digital berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Sehingga menempatkan provinsi tersebut pada peringkat ketiga tertinggi secara nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran mengatakan tingginya laporan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

“Perluasan akses keuangan harus diiringi dengan penguatan pelindungan konsumen agar masyarakat tidak hanya semakin mudah menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko dan terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan,” katanya kepada media di Surabaya Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), laporan penipuan di Jawa Timur paling banyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Mayoritas modus yang digunakan berupa penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain (fake call) serta penipuan investasi.

Secara nasional, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) telah menghentikan 1.222 entitas ilegal terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya. OJK bersama anggota Satgas Pasti, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran serta pemblokiran rekening yang digunakan dalam tindak penipuan.

Horas pun mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan keuangan agar segera menyampaikan laporan melalui kanal resmi IASC sehingga proses penelusuran dan pemblokiran rekening dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara untuk menekan korban penipuan online, OJK bersama pemangku kepentingan terus memperluas edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).(*)