Membongkar Praktik Komitmen Fee yang Membuat Kepala Daerah Bergelimang Harta
KIKI JUANDA, SE/Pengurus LPKAN Jatim KITA pasti sering
KIKI JUANDA, SE/Pengurus LPKAN Jatim
mendengar istilah komitmen fee atau bahasa warkopnya, jatah preman. Di kehidupan nyata, istilah itu bukan fiksi nyata adanya. Komitmen fee inilah yang membuat kepala daerah di mana pun bergelimang harta benda yang juga membuat posisi politiknya kuat. Mari kita bongkar praktik yang sudah mendarah daging ini sambil menyeruput kopi ireng pahit, sepahit kehidupan seperti istilah arek-arek yang biasa cangkrukan di warkop yang biasa saya mampir di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.
Begitu musim pembahasan APBD tiba, negeri ini berubah seperti laboratorium raksasa tempat para pejabat sedang bereksperimen menciptakan rumus korupsi paling ilmiah sepanjang sejarah peradaban nusantara. Draft APBD baru saja jatuh ke meja dewan, gedebuk! Aroma uang langsung naik seperti uap kopi tubruk dan kalkulator-kalkulator tak kasat mata dalam kepala para pejabat hidup seperti kuntilanak yang baru dipanggil.
Misalnya proyek Rp 22 miliar. Secara teori akademik, anggaran ini harus berubah menjadi aspal tebal, jembatan kokoh, dan drainase yang mengalirkan air, bukan mengalirkan aib. Tapi begitu proyek diketok, ritual kuno bernama “komitmen fee” mulai menari dengan lincah. Pertama, dipotong 10% di depan sebagai mahar hubungan harmonis antara kepala daerah dan kontraktor. Dari Rp 22 miliar, hilang Rp2,2 miliar secepat kedipan mata. Sisa Rp19,8 miliar.
Lalu ketika SPK turun, dipotong lagi 5% untuk memperkuat tali silaturahmi yang lebih mahal dari harga pernikahan seleb. Sisa tinggal Rp18,81 miliar. Setelah itu baru ilmu teknik terapan bekerja, volume material dikurangi 20%. Dari Rp18,81 miliar, nilai real di lapangan jatuh ke Rp15,048 miliar. Maka resmi sudah, dari proyek Rp22 miliar, yang benar-benar berubah menjadi bangunan hanya sekitar Rp15 miliar lebih sedikit. Sisanya sebesar Rp7 miliar bukan hilang, dia hanya berpindah tempat, dari kas daerah ke “kantong-kantong berlapis moralitas”.
Kenapa uang itu lenyap begitu cepat? Karena biaya politik di negeri ini lebih mahal dari biaya membangun tiga ballroom hotel. Kepala daerah untuk menang pilkada bukan hanya butuh visi, tapi visi dengan stempel, tanda tangan, perahu parpol, saksi yang doyan makan, tim sukses yang doyan kuota, baliho yang harus berdiri tegap meski diterpa angin gosip dan money politic yang mengalir lebih deras dari debit Sungai Kapuas di musim hujan. Modal kampanye bisa tembus belasan miliar. Maka begitu berkuasa, proyek berubah menjadi jalan tol untuk balik modal. Fee 10%, fee 5%, jatah koordinasi, jatah meja, jatah bangku tengah, semuanya adalah “strategi pengembalian investasi demokrasi”.
Di lapangan, kontraktor yang sudah terpotong sana-sini harus tetap kreatif. Aspal dibuat lebih tipis dari martabak telur hemat, semen dicampur lebih encer dari air mata mantan, batu pecah diganti batu lokal yang setengah pecah setengah pasrah, drainase dipasang sepenuh hati tapi tidak sepenuh anggaran. Karena yang terpenting bukan kualitas bangunan, melainkan kualitas dokumentasi. Auditor nanti tidak menginjak aspal, dia menginjak berkas. Kalau foto serah terima ada, laporan progres warna-warni ada, tanda tangan basah ada, selesai, proyek “memenuhi syarat”. Jalan boleh patah dua, tapi dokumen pantang retak.
Di tengah semua kekacauan ilmiah ini, kepala daerah tahu betul bagaimana memperbaiki citra. Ia tiba-tiba berubah menjadi malaikat berkaki dua, membagikan sembako, memberikan sumbangan ke ormas, media-media lokal dijatah iklan atau kontrak kerja sama, menyalurkan bantuan untuk musala, masjid, gereja, menyisihkan sumbangan bencana, semua dilakukan dengan cinta kasih… dan lima kamera wartawan dari tiga sudut berbeda. Lengkap dengan video sinematik, slow motion, dan suara musik sedih yang bikin orang lupa, jalan menuju lokasi acara itu baru dibangun dua bulan tapi sudah berlubang. Sumbangan itu bukan sedekah, tapi bagian dari manajemen persepsi, agar publik melihat sisi malaikatnya, sementara sisi setannya sedang mengurus proyek Rp 22 miliar yang tinggal hanya Rp15 miliar karena dikuliti dari atas sampai bawah.
Maka rakyat bertanya polos, “Kenapa jalan cepat rusak?” Jawaban dinas tetap fenomenal, “Cuacanya ekstrem.” Padahal yang ekstrem itu bukan cuaca, tapi potongan komitmen yang bertingkat-tingkat seperti tangga surga versi birokrat.
Sementara itu, kepala daerah bisa liburan ke Bali, punya villa di Puncak, apartemen di Jakarta, dan rumah singgah di kota-kota yang AC-nya dingin sampai menusuk iman. Semua dari “komitmen” yang katanya dilakukan demi pembangunan.
Namun setiap tahun, ritual ini lahir kembali. APBD baru, proyek baru, komitmen fee baru, pengurangan volume baru, sedekah berjamaah berkamerakan HD terbaru, dan pembangunan absurd yang tetap sama. Korupsi di negeri ini tidak pernah mati, dia hanya ganti parfum, ganti pencahayaan, dan kadang ganti slogan.
Kita, rakyat hanya setia jadi penonton drama anggaran, hanya bisa mengelus dada sambil tersenyum getir, berharap suatu hari APBD benar-benar kembali ke makna aslinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan Anggaran Pendapatan Buat Diri, singkatan yang saya buat sendiri.
Jadi mengingatkan saya ketika turun demo sebagai Aktivis Mahasiswa (KAMI) di era Reformasi 1998, di mana waktu itu setiap slogan dan Lagu Iwan Fals “BONGKAR” adalah Lagu Wajib yang terus di kumandangkan di seluruh wilayah ibu kota Jakarta pada masa itu. Bahkan Iwan Fals kami anggap dewa melawan ketidakadilan dengan syair-syairnya yang penuh kritikan pedas pada masa era pepemimpian Presiden Soeharto saat itu.
KIKI JUANDA SE
Pengurus LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Jatim
Pos terkait
Hot News
Breaking News
Tidak ada komentar